PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)

Rudy Patar Purwanto Purba, Muhammad Arifin, Dr. Ruslan, SH.,MH

Abstract

 

One of the objectives of land registration activities conducted by the Government including complete systematic land registration is to create legal certainty and protection including legal certainty of the object of land field. The application of a contradicture delimitation principle in the framework of complete systematic land registration becomes important to be examined in an effort to realize the legal certainty of land object that aims to avoid the occurrence of disputes, conflicts and the land issues in the day. The type of research used is research on empirical law by using primary data that is submitted from field research with the method of interview to the party of Medan Land Office, and the secondary data obtained by the method of literature study.

 Keywords : Contradictory Delimitation, Field Measuring, Complete Systematic Land Registration.

 

Salah satu tujuan dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum diantaranya kepastian hukum atas objek bidang tanah. Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap objek bidang tanah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan dikemudian hari. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang diproleh dari penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, dan data skunder yang diperoleh dengan metode studi kepustakaan. 

Kata Kunci : Kontradiktur Delimitasi, Pegukuran Bidang, Pendaftaran Tanah Sisematis Lengkap.


Full Text:

PDF

References

Buku:

Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta , 2012.

Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, PT. Alumni, Bandung.

A.P. Parlidungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cetakan Keempat, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Hukum Tanah Nasional), Jilid 1, Jakarta, Djambatan, 2003.

Hasan Wargakusumah (et. Al), Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2001

M.P Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum. CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999

Rahmat Ramadhani, Dasar-Dasar Hukum Agraria, Pustaka Prima, Medan, 2019

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Jurnal:

Rahmat Ramadhani, “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019.

Eko Suharto, dalam Qoyum, “Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sporadik di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang”, Unnes Law Jurnal, Vol. 1, No. 1, tahun 2012.

Anggraeny Arief, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Sistematis Lengkap”, Jurnal Jurisprudentie, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku Ke III tentang Perikatan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran dan Pemetaan untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketetntuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/Juknis-300.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 Nomor 2/Juknis-100.3.KU.01.01/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Nomor: 1/Juknis-400.HR.01/III/2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.